Dalam keterangannya, Gustam menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak kecamatan selaku tim monitoring. "Inspektorat berperan sebagai pengawas, dan pembayaran dana media ini harus jelas. Jika pembayaran dilakukan melalui forum, maka harus dijelaskan forum apa yang dimaksud, berapa besarannya, dan disertai dengan bukti pembayaran yang valid," ujar Gustam, jum'at (27 Desember 2024).
Ia juga menambahkan, seluruh proses pembayaran harus didukung dengan berita acara dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang lengkap. "Ini menyangkut uang negara, sehingga transparansi dan akuntabilitas adalah hal mutlak yang harus dipenuhi," tegasnya.
Sementara itu, pihak LSM Seroja berharap agar Inspektorat segera memproses laporan ini demi terciptanya keadilan dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran.
Inspektorat Tanggamus diharapkan mampu memberikan solusi dan mengungkap kebenaran di balik dugaan ini, agar dana media yang berasal dari anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.
(Asril)
